Profil

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Dalam IKM UI, kekuasaan legislatif dimiliki oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI), kekuasaan eksekutif diamanahkan pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia (MM UI). Adanya pembagian wewenang kekuasaan tersebut sehingga membentuk tata pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kemahasiswaan Universitas Indonesia (Student Governance), dalam hal ini peran DPM UI sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat juga lembaga lain di lingkungan IKM UI seperti Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (MWA UI UM), Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia (BAK UI) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Merujuk pada UUD IKM UI yang merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam IKM UI, yang pada hakikatnya semua peraturan yang dibuat oleh mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan tidak boleh bertentangan dengan UUD IKM UI. UUD IKM UI terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal yang menyangkut kewenangan, kekuasaan serta hak dari tiap-tiap lembaga kemahasiswaan yang telah diatur dan ditegaskan sedemikian rupa demi terciptanya sistem perimbangan “check and balances

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) merupakan lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif, DPM UI memiliki wewenang yaitu :

  • Membentuk Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (legislasi)
  • Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia peraturan-peraturan dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan kinerja lembaga-lembaga di Universitas Indonesia (pengawasan);
  • Menilai Laporan Pertanggungjawaban Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa;
  • Mengajukan kasus kepada Mahkamah Mahasiswa dan mengusulkan dilaksanakannya Sidang Istimewa Forum Mahasiswa untuk melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan pembubaran lembaga di tingkat Universitas Indonesia (yuridis); dan
  • Menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait (fasilitasi)
  • Membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia setiap periode kepengurusan

Comments are closed.